Majalahaula.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi.
Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga link and match.
Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur.
“Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegasnya dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Setidaknya ada dua fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujarnya, Selasa (23/5).
Serupa, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.
“Anggaran yang sifatnya nonprioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” jelas Aulia.
Di lain sisi, 9 fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
