Majalahaula.id – Kementerian Koperasi dan UKM menggenjot terciptanya beragam platform digital skala lokal untuk memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM sekaligus mengejar sasaran 30 juta UMKM terhubung ke platform digital pada tahun 2024.
“Selain mendorong UMKM masuk platform digital itu 30 juta, kami juga terus menumbuhkan inisiatif untuk munculnya platform digital dalam skala daerah, lokal alias tertentu nang memberikan kesempatan UMKM sekecil apapun bisa jualan di online,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat.
MenKopUKM Teten menuturkan, salah satu hambatan bagi UMKM untuk terhubung ke platform digital adalah kapabilitas produksi nang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar nang tinggi. Akibatnya, banyak pelaku UMKM nang sebelumnya telah terhubung ke pasar digital, tak bisa memperkuat dalam waktu lama akibat persaingan nang ketat.
“Kami punya program pahlawan digital, ini sudah tahun ketiga nang luar biasa perkembangannya. Banyak sekali inisiatif anak muda nang membikin aplikasi digital dalam skala nang lebih kecil,” ucapnya.
Kendati belum mempunyai info pasti mengenai jumlah platform digital skala lokal, Menteri Teten meyakini jumlah platform digital skala mini itu terus berkembang pesat. Hal itu lantaran sebanyak 96 persen UMKM merupakan skala itu kan mikro.
“(Skala) mini dan menengah itu hanya 3 persen. Nah, nang mini dan menengah ini nang bisa masuk ke pasar digital skala nasional. Sebagian besar kan market-nya lokal lantaran kapabilitas produksinya untuk market lokal, ini nang perlu kita gagas,” tuturnya.
Selain menggenjot tumbuhnya platform digital skala lokal, Teten menyatakan porsi shopping pemerintah sebanyak 40 persen untuk produk dalam negeri menjadi perubahan paling signifikan dalam memperluas pasar UMKM.
Tercatat sekitar Rp400 triliun dari total Rp1.200 triliun anggaran shopping pemerintah dialokasikan untuk UMKM. BPS menghitung, shopping pemerintah tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan 1,85 persen dan bisa menyerap 2 juta lapangan pekerjaan.
KemenKopUKM juga menggandeng Kementerian BUMN untuk secara langsung menyerap produk UMKM lewat pasar digital UMKM. Per awal Mei, sebanyak 21 juta UMKM terhubung ke platform digital.
“Dengan pemerintah membeli produk mereka, katakanlah produk mereka kurang berkualitas, tapi jika pemerintah beli, ini kan ada kesempatan mereka untuk memperbaiki kualitas produknya. Seperti negara lain juga begitu, tidak semua produk itu langsung berkualitas,” sebutnya.
