Majalahaula.id – Banyak pihak ragu tentang kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabar itu pun semakin mencuat satu tahun menjelang pergantian kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024 mendatang.
Pemerintahan mengakui, belum ada investor yang masuk merealisasikan investasinya untuk megaproyek ini. Sejauh ini, investor baru menyatakan minat ikut dalam Letter of Intent (LoI), namun belum ada realisasi.
Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah investor meragukan megaproyek besutan Presiden Jokowi ini?
“Ada tahapan perencanaan, kemudian FS (feasibility study) atau studi kelayakan mungkin ya, sampai perencanaan detail baru dia masuk. Kita sih optimis dengan perkembangan yang ada,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (3/5/2023).
Adapun progres pembangunan IKN hingga kini masih sekitar 27%.
Pemerintah lebih berfokus untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan kawasan Zona 1A seperti tempat istana Kepresidenan. APBN yang keluar setidaknya bisa mencapai sekitar Rp 140 triliun. Swasta bisa terlibat dalam pembangunan zona 1B, 1C, hingga zona 2.
“Itu kan Bappenas Rp 466 triliun, kan 30% government subsidies. Jadi kalau selama ini bilang investor nggak ada yang tertarik ya gimana? Ya memang kita dulu yang harus masuk. Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat oh ini pemerintah serius baru mereka akan mensupport,” ujar Endra.
Adanya APBN yang masuk diharapkan menjadi posisi tawar yang penting untuk meyakinkan investor untuk masuk ikut berinvestasi. Meski belum ada yang merealisasikan investasinya, namun Endra mengklaim bahwa sudah banyak yang tertarik, hal itu terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada.
“Jadi bukan berarti statement pak Menteri itu, tempo hari kan investornya belum ada yang masuk, itu bukan belum ada yang tertarik, posisinya begitu loh. Nanti lihat dulu, di lapangan kan baru 27%,” katanya.
“Dari sini muncul nggak, kan kita sudah lihat interestnya kemudian kita akan lihat up nya sesudah itu. kan dari (LoI) itu sampai ?masuknya investasi ada prosesnya tidak ada, ujug-ujug besoknya dia naruh uang kan nggak begitu,” pungkas Endra.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono blak-blakan mengungkapkan, hingga saat ini investor swasta belum ada yang merealisasikan minat investasinya di IKN. Basuki mengatakan, penyebab masih banyaknya investor yang belum merealisasikan investasinya di IKN adalah masalah tanah. Para investor menilai bahwa skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas.
