Search

Usai Lebaran, Aparatur Sipil Negara Harus Optimalkan Pelayanan

Majalahaula.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat perdana usai libur Idul Fitri 1444 H, Rabu (26/04/2023). Di antara yang menjadi perhatian Azwar Anas adalah membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Ia berpesan agar Idul Fitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. “Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar politikus PDI-P itu, dikutip keterangan resmi Kementerian PAN-RB.
Ia kemudian meminta seluruh ASN agar langsung fokus dengan pelayanan masyarakat setelah masa liburan Lebaran 2023.

Karena hal tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dihindari bagi para pelayan masyarakat. “Kita harus langsung fokus untuk tugas melayani masyarakat usai libur nasional dan cuti bersama ini,” kata Azwar Anas.

Baca Juga:  Prihatin Hasil Pembangunan Belum Bisa Dinikmati Rakyat

Beberapa hal strategis yang dibahas dalam rapar tersebut. Salah satunya adalah penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. “Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatori undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, Azwar Anas juga disebut membahas soal akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Progres MPP Digital dikatakan harus terus dikawal dengan fokus utama menyempurnakan integrasi dengan basis data kependudukan. Hal ini agar ke depannya warga tidak perlu lagi mengisi data berulang untuk setiap kali pengajuan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena datanya sudah terintegrasi. Semangat melayani dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat hendaknya dijadikan prioritas sebagai bentuk pengabdian kepada warga.

Baca Juga:  Presiden Tegaskan ASN Dilarang Pamer Kekayaan

“Bulan Mei 2023 akan ada tambahan secara resmi sedikitnya 13 MPP. Menambah jumlah MPP saat ini di 115 kabupaten/kota. Tahun ini, total akan ada 127 MPP baru se-Indonesia; sebagian besar di luar Jawa. Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Anas. (Ful)

Terkini

Kiai Bertutur

E-Harian AULA