Majalahaula.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menginginkan agar produktivitas sektor pertanian bisa meningkat untuk mendukung program ketahanan pangan.
“Sekarang ini, produktivitas hasil panen padi per hektare masih cukup rendah,” kata Menko Perekonomian Airlangga saat dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/4/23) siang.
Pada tahun ini untuk satu hektare sawah hanya menghasilkan sekitar 5 ton padi. Padahal seharusnya hasilnya bisa di atas 5 ton.
“Untuk pertanian sawah 10 juta hektare di Indonesia, perhitungannya itu menghasilkan 5 ton gabah per hektare,” katanya.
Disampaikan kalau pemerintah ingin meningkatkan produktivitas dari lahan sawah. Namun cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan masih menjadi kendala untuk peningkatan produktivitas.
Menurut dia, tahun depan Indonesia diprediksi dilanda kekeringan, dan itu menjadi tantangan bagi para petani.
Atas hal tersebut, pemerintah telah membuat inovasi teknologi demi meningkatkan hasil panen pangan, yakni dengan smart irigasi dan smart farming.
Harapannya dengan dua inovasi itu bisa meningkatkan hasil panen, misalnya gabah hingga ke angka lebih dari 5 ton per hektare.
Pada tahun ini, kata dia, pemerintah turut mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Pemberian dana yang besar untuk ketahanan pangan karena menjadi perhatian utama dari pemerintah.
Sementara itu, pada tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI) serta sejumlah pihak terkait lainnya kembali mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Dimulainya program yang mengambil tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi itu dilakukan di Purwakarta, di Taman Maya Datar, Komplek Perkantoran Setda Purwakarta, Rabu.
Selain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada agenda yang dirangkai dengan Operasi Pasar Murah Purwakarta itu juga tampak hadir sejumlah pejabat seperti, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda Jabar, Bupati Purwakarta serta sejumlah kepala daerah lainnya.
