Majalahaula.id – Bola liar terkait wacana penundaan pemilu mulai mengemuka. Hal tersebut seiring dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat agar menunda tahapan Pemilu 2024. Hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada suasana dalam negeri. Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menekankan bahwa isu penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 merupakan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah ancaman serius untuk Republik Indonesia. Dan kalau hal ini dibiarkan dan hanya dianggap sebagai sebuah testing the water maka akan muncul lagi testing the water yang lain,” ujar Hendri Satrio, Sabtu (04/03/2023).
Menurutnya, jika penundaan pemilu benar terjadi, hal tersebut merupakan wujud dari perlawanan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dan hal ini juga mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. “Kenapa menakutkan? Karena terus-menerus ada percobaan untuk melawan Undang-undang Dasar ‘45, melawan sebuah aturan negara yang sebetulnya sudah harus disepakati semua gitu dan hal-hal seperti ini jelas sangat menakutkan buat bangsa seperti kita,” ucapnya.
Ia lantas menganalogikan upaya yang terus bergulir untuk menunda pemilu ibarat virus yang menggerogoti imun penderitanya. Sama halnya dengan tubuh yang akan kehilangan nyawa akibat digerogoti virus, keutuhan NKRI juga akan terus terancam jika isu penundaan pemilu terus digaungkan. “HIV Aids itu kan dia tidak membunuh langsung kan, tetapi dia menggerogoti sel-sel pelindung kita itu loh, pertahanan tubuh kita, imun kita tuh digerogoti sedikit-sedikit. Nah apa yang dilakukan penundaan pemilu ini, isu-isu penundaan pemilu kayak gini, ini jahatnya tuh kayak gini,” kata Hendri.
PN Jakarta Pusat memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas gugatan perdata terhadap KPU, Kamis (02/03/2022). Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024. “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi diktum kelima amar putusan tersebut. (Ful)
