Majalahaula.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakini bahwa Sarinah bakal diserbu banyak pengunjung asing. Termasuk para duta besar dan diplomat negara mitra di Indonesia.
Erick pun optimisme jumlah wisman meningkat, setelah toko bebas bea atau Sarinah Duty Free diresmikan. Peresmian mempertegas bahwa Sarinah juga mengakomodir sebagian produk impor, selain didominasi produk lokal.
“Dengan pembukaan Sarinah Duty Free, kita punya one stop shopping destination tidak hanya untuk turis lokal, tapi juga mancanegara, termasuk para duta besar dan diplomat yang ada di Indonesia,” ungkap Erick saat grand opening Sarinah Duty Free, Jakarta Pusat.
Adapun toko bebas bea merupakan hasil kerjasama antara PT Sarinah (Persero) dengan Dufry International Ltd. Kerjasama itu bukan saja tentang produk impor di jual di mal peninggalan Presiden Soekarno itu.
Namun, terkait juga dengan upaya pemerintah memasarkan produk UMKM di pasar global. Skema yang dibidik dengan menjual produk UMKM di gerai Dufry di berbagai negara.
Erick menyebut perusahaan yang bergerak di bidang travel ritel itu memiliki lebih dari 2.400 gerai di 420 lokasi yang tersebar di sejumlah negara. Maka, dengan kemitraan Sarinah dan Dufry dipastikan pemasaran produk lokal akan diperdagangkan secara luas di dunia.
Sarinah memang didesain menjadi hub (pusat) usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Sejak Juli 2022 lalu, ada 500 pelaku UMKM yang telah bergabung di Gedung Sarinah.
Sementara itu, Erick Thohir mencatat jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan Sarinah sudah mencapai 7,5 juta orang. Angka tersebut tercatat sepanjang 9 bulan terakhir.
Mal Sarinah memang di desain sebagai etalase produk atau brand lokal. Sehingga, dirancang untuk menarik pengunjung baik domestik dan mancanegara.
“Ini dukung bagi UMKM. Ini menjadi destinasi turis mancanegara dan turis lokal. Ini sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak kunjungan,” ungkap Erick.
Erick memastikan Sarinah dibangun untuk mendukung UMKM Indonesia. Langkah itu menjadi upaya pemerintah menekan potensi resesi di sektor pariwisata akibat Covid-19 dengan menguatkan bisnis usaha mikro.
