Majalahaula.id – Kemauan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara cepat akan menjadi prioritas dan hendaknya dipercepat. Hal tersebut sebagai komitmen untuk melayani kebutuhan warga seiring dengan kemajuan zaman. Apalagi tuntutan investasi yang ujungnya dalam rangka menyejahteraan rakyat juga turut mengiringi.
Karenanya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta jajaran pemerintah untuk mempercepat salah satunya pembentukan mal pelayanan publik (MPP), khususnya MPP digital dalam waktu dua tahun ke depan. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Maju di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/01/2023).
“Hari ini kita bertemu untuk merumuskan langkah konkret dan terobosan-terobosan dalam mempercepat pembentukan MPP, khususnya pembangunan MPP digital,” katanya saat memberikan arahan di awal rapat.
KH Ma’ruf Amin mengatakan, terobosan itu dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam membentuk MPP digital di berbagai daerah. Salah satu kendala yang dimaksud adalah kekurangan talenta sistem digital yang masih banyak kosong di daerah-daerah. Ia kemudian meminta kendala ini dipecahkan karena MPP digital dibutuhkan untuk meningkatkan iklim investasi dan pelayanan publik.
“MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi,” katanya.
Dirinya juga mengungkapkan, hingga Desember 2022, baru terdapat 103 MPP atau sekitar 20 persen dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, pemerintah punya pekerjaan rumah menghadirkan 411 MPP karena ditargetkan ada 514 MPP pada tahun 2024 mendatang. “Sementara tahun 2023-2024 ini memang masuk di tahun politik yang tentu menyedot energi dan perhatian dari pemerinth daerah, tugas kita masih menyelesiakan 411 (MPP),” ujarnya.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Ful)
