Majalahaula.id – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia Andi Widajajanto mengatakan sudah mengajukan konsep pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada pemerintah buat dipertimbangkan. Menurut Andi, kerawanan strategis baru di IKN harus segera dimitigasi oleh pemerintah, intelijen, TNI, dan Polri.
Andi mengatakan, konsep pertama tentang pertahanan IKN yang ditawarkan kepada pemerintah adalah dengan melakukan gelar udara atau pengerahan kekuatan udara. Menurut Andi, sifat dari gelar pertahanan udara mengandalkan air centric warfare atau peperangan udara terpusat sebagai strategi pertahanan IKN.
Konsep kedua adalah aspek pengamanan laut atau gelar laut. Caranya adalah dengan mengandalkan dua strategi kembar, antiakses dan area denial (penundaan penguasaan wilayah). “Strategi itu sudah kami tawarkan ke pemerintah,” kata Andi saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Menurut Andi, strategi pertahanan udara yang bersifat air centric dibutuhkan buat menjaga IKN. Sebab menurut prediksi Lemhannas, kata Andi, jika terjadi peperangan maka pertempuran yang akan terjadi di IKN cenderung berupa pertempuran udara, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi baru dan hibrida. Andi juga menyebut potensi ancaman pertahanan lainnya di IKN berkaitan dengan perang siber.
“Menyimak apa yang terjadi terutama di Rusia dan Ukraina, kita melihat adanya teknologi-teknologi baru yang dikembangkan, yang dipergunakan dalam perang yang terjadi di Ukraina, yang paling menonjol memang sifatnya air centric, terutama drone dan rudal yang sudah masuk ke era hipersonik,” ujar Andi.
Oleh karena itu, Andi berharap Indonesia bisa segera bersiap untuk melakukan adopsi teknologi-teknologi terbaru dalam bidang pertahanan udara maupun siber. “Teknologi-teknologi baru ini kami amati terus menerus untuk kemudian diusulkan, diadopsi oleh Kementerian Pertahanan-Mabes TNI, termasuk untuk penguatan pertahanan IKN ke depan,” ujar Andi.
Andi menyatakan sepanjang 2022 mereka fokus melakukan kajian terhadap 5 isu yang diminta Presiden Joko Widodo. Lima isu tersebut yakni konsolidasi demokrasi, tranformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari lima fokus kajian tersebut, kata Andi, Lemhannas RI telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan. (Ful)
