Majalahaula.id – Ada capaian yang membanggakan dari sejumlah madrasah dan sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena di bawah bimbingan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU, setidaknya ada ribuan lembaga yang saat ini terkareditasi A.
Hal gtersebut sebagaimana disamapikan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif PBNU) Muhammad Ali Ramdhani. Ia menyebutkan sampai saat ini, LP Ma’arif PBNU memiliki kurang lebih 22 ribu jumlah madrasah dan sekolah. 13 ribu di antaranya berakreditasi A.
“Alhamdulillah, sebagain besar lembaga pendidikan kita sudah memiliki akreditasi sangat baik (A),” kata Kang Dhani, sapaan akrabnya, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media PBNU, di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Dirinya lantas menyebutkan bahwa satuan-satuan pendidikan NU berjalan cukup relatif dan lancar dengan aneka program yang dilaksanakan langsung oleh Ma’arif NU. Salah satunya beberapa program kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Kemendikbud RI, Direktorat Madrasah dan Lembaga Kemenag RI, dan lembaga swasta lainnya.
“Kerja sama ini merupakan peta jalan yang disusun berdasarkan program prioritas dan program strategis terutama mengahadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital,” terangnya.
Selain perkembangan satuan pendidikan dan penguatan program-program tersebut, ia pun melaporkan bahwa LP Ma’arif PBNU akan melakukan penguatan data dan digitalisasi sistem informasi satuan pendidikan Ma’arif NU.
“Kita telah menyusun sistem dan dashboardnya untuk melakukan pedataaan seluruh satuan pendidikan, guru, murid, dan tenaga kependidikan Ma’arif NU,” lapor Kang Dhani.
Digitalisasi satuan pendidikan merupakan upaya LP Ma’arif NU untuk mengintegrasikan dengan sistem di Kemenag dan Kemendikburistek untuk mempermudah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP), dan dana BOS. Juga mengakses beberapa program pemerintah terkait pengembangan dan penguatan guru, kepala sekolah/madrasah dan seterusnya.
“Dengan program ini, saya berharap tidak ada siswa NU yang tidak terdata di Kemenag dan Kemendikbudristek untuk mengakses dana BOS dan program lain di kementerian. Sebaliknya, digitalisasi akan mempermudah para ketua wilayah dan ketua cabang dapat memantau satuan pendidikan, guru, dan siswa di setiap wilayah dan cabang,” ucapnya. (Ful)
