Majalahaula.id – Dunia Islam tengah berkabung. Cendikiawan Muslim dan pendiri sekaligus Presiden Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) Syekh Yusuf Al Qaradawi wafat pada Senin (26/9/2022) waktu setempat. Dia wafat pada usia 96 tahun.
Kabar wafatnya ulama tersebut diumumkan akun Twitter resminya dan juga Twitter IUMS. “Bangsa Islam telah kehilangan salah satu ulama yang paling tulus dan berbudi luhur,” tulis IUMS di akun Twitternya dikutip dari Republika.co.id.
Kabar duka itu juga disiarkan akun resmi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. “Telah berpulang ke Rahmatullah, Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi,” tulis akun tersebut dikutip dari NU Online.
Syekh Yusuf Al Qaradawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada 9 September 1926. Dia dibesarkan di Mesir yang masih di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Di masa mudanya, ia menggabungkan pendidikan agama dengan aktivisme anti-kolonial, kombinasi yang menyebabkan penangkapannya berulang kali di tangan pemerintah Mesir.
Setelah kemerdekaan Mesir, hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin menyebabkan dirinya ditangkap oleh Presiden nasionalis Arab Gamal Abdul Nasser pada 1950-an. Ikhwanul Muslimin sendiri didirikan pada 1928, yang saat itu Qaradawi masih berusia dua tahun.
Lalu pada awal 1960-an, Al Qaradawi meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar. Kemudian ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah di Universitas Qatar yang baru didirikan dan diberikan kewarganegaraan Qatar pada 1968.
Selama tinggal di Qatar, Al Qaradawi menjadi terkenal sebagai seorang sarjana atas bukunya Fiqh al-Zakat (The Fikih Zakat) pada 1973. Buku ini berupaya menjelaskan dan mereformasi aturan yang mengatur zakat.
Ambisi Qaradhawi untuk buku ini adalah untuk merumuskan kembali aturan-aturan tersebut, untuk memberi mereka relevansi yang lebih besar dengan aspirasi Muslim kontemporer dengan menghubungkannya dengan konsep keadilan ekonomi, ketimbang mengakarkannya dalam pendekatan yang kaku dan ritualistik.
Keinginannya untuk mengartikulasikan interpretasi baru hukum Islam yang relevan dengan kehidupan Muslim kontemporer membuatnya mengejar metode ad hoc di mana ia bersedia mempertimbangkan pendapat non-standar, baik dari dalam maupun luar dari empat sekolah hukum Sunni yang dominan, termasuk dari pendapat ahli hukum dari Syiah.
Qaradawi juga berusaha untuk menafsirkan kembali aturan sejarah hukum Islam untuk mengurangi perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan ke dalam masyarakat Muslim modern. Karena itu, ia melegitimasi pendapat yang akan mengizinkan non-Muslim untuk menerima Zakat selama mereka tidak memusuhi umat Islam.
Qaradawi juga memberi perhatian pada interpretasi hukum dan instruksi publik sebagai bagian dari proyek pembaruan Islam yang berakar pada gerakan reformasi abad ke-19 yang dikenal sebagai Modernisme Islam yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani dan murid Mesirnya, Muhammad Abduh.
Reformasi hukum adalah salah satu tindakan yang dianggap perlu oleh al-Afghani dan para pengikutnya jika masyarakat Muslim ingin mengamankan kondisi untuk kemerdekaan mereka sendiri dalam menghadapi imperialisme barat yang agresif.
Pada 2007, Syekh Yusuf Al Qaradhawi berkunjung ke PBNU di Jakarta. Dalam lawatan tersebut, Syekh Yusuf Qaradawi mengajukan pesan, agar NU mampu menjadi “dinamo” bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia dan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia mempunyai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk “memenangkan” umat Islam dari tekanan dunia internasional. NF
