Majalahaula.id – Yumna Fani Syabrina mahasiswi prodi Pengembangan Masyarakat Islam FDK, delegasi UIN Walisongo Semarang dalam kelompok KKN Kolaborasi Nasional Moderasi Beragama (KNMB) berhasil hadirkan Dindukcapil di Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kab. Jayapura, Papua baru-baru ini (Agustus 2022).
“Kegiatan perekaman ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk bisa melengkapi berkas kependudukannya yang masih kurang. Karena berkas kependudukan tidak hanya sebagai simbol tercatatnya masyarakat dalam data kependudukan, tetapi juga memudahkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, karena hal terpenting pada saat penyaluran bantuan adalah kelengkapan berkas kependudukan,” jelas Yumna.
Dalam kegiatan perekaman berkas kependudukan ini dibuka untuk pembuatan Kartu Tanda penduduk (E-KTP) , Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Surat perpindahan domisili, dan Kartu Keluarga (KK). Kurang lebih terdapat 60 masyarakat kampung Maribu yang hadir guna mengurus kartu kependudukan sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Simon Nyaro selaku kepala kampung Maribu menyambut baik perekaman berkas kependudukan pada tahun 2022. Ia menyatakan, meskipun kegiatan ini sudah berlangsung untuk ketiga kalinya, namun masih diperlukan karena belum semua masyarakat kampung Maribu memiliki catatan kependudukan yang lengkap.
“Adanya perekaman berkas kependudukan ini sudah dilaksanakan ketiga kalinya. Kami selaku pemerintah Kampung berharap agar seluruh warga Maribu sudah tercatat resmi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini untuk memudahkan pelayanan dan pemerataan kesejahteraan, terutama bantuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan juga aspek kesehatan,” ungkap Simon.
Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saudara Opa, menjelaskan, “Jika didapati perekaman E-KTP yang ketiga kalinya ini sedikit, artinya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya KTP, dan sebagian besar masyarakat telah melakukan perekaman KTP. Karena jika angkanya tinggi, malah menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah kampung dalam melengkapi berkas kependudukan masyarakat,” terangnya. (Humas)
