Search

Transportasi Publik Hendaknya Dibenahi Jelang Kenaikan BBM

Majalahaula.id – Dalam beberapa hari terakhir, warga tengah resah karena ada wacana pemerintah akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dan dalam suasana ekonomi yang kurang kondusif usai dampak Covid-19, tentu saja hal itu menuai sejumlah respons masyarakat.

Beberapa pihak menyatakan wacana kenaikan harga BBM dirasa cukup memberatkan masyarakat. Di sisi lain, hal itu dianggap menjadi solusi dari bengkaknya anggaran subsidi energi yang nilainya mencapai Rp 502 triliun.

Mengenai hal ini, Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Amrullah Hakim, menilai wacana kenaikan harga BBM seharusnya diiringi dengan upaya pemerintah terkait pembenahan transportasi umum dan transisi peminatan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Baca Juga:  Kemenag Buka Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam

“Pemerintah bisa menghitung, nilai dari menambah armada dan rute transportasi publik lawan nilai impor BBM. Menambah jumlah armada angkutan umum yang menghubungkan hampir semua titik,” katanya kepada NU Online, Senin (29/08/2022).

Tingginya harga minyak saat ini, lanjut dia, harusnya bisa mengetuk kesadaran berbudaya Indonesia. Sebagai bangsa yang lekat dengan budaya gotong-royong, sudah semestinya masalah pemanfaatan energi ini dijawab dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas umum, termasuk transportasi.

“Juga harus ada kesadaran bahwa kita ini adalah bangsa dengan budaya gotong-royong, bersama-sama. Bukan negara yang masyarakatnya individualis, yang satu mobil satu orang,” terang dia.

Praktisi minyak dan gas itu juga mendorong masyarakat untuk bijak menggunakan energi. Efisien penggunaan energi mulai dari diri sendiri, dianggap bisa menjadi solusi.

Baca Juga:  Ayo Rebut Kesempatan Beaiswa Kuliah Jalur Santri Berprestasi

“Dan kitanya sebagai rakyat juga harus irit dan efisien. Contoh kecil, kita kadang di warung, mengambil tissue banyak sekali. Padahal sebenarnya satu lembar tissue saja cukup. Masyarakat harus lebih efisien,” terang Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.

Selain itu, Amrul menilai pemerintah juga bisa melakukan konversi mobil atau motor pribadi ke listrik. Untuk kendaraan listrik, kata dia, harga baterai bakal lebih murah seiring perkembangan teknologi.

“Di sini memang ada tugas pemerintah untuk memberikan insentif supaya ada keringanan harga mobil listrik lewat pembebasan pajak misalnya dan menyediakan stasiun pengisian listrik yang lebih masif, termasuk di jalan tol,” tandasnya. (Ful)

Terkini

Kiai Bertutur

E-Harian AULA