Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta dosen menjadi garda terdepan untuk mencegah radikalisme. Hal itu disampaikan pada Pembukaan Kongres Nasional Pendidikan Agama Islam ke-5 Tahun 2022 Kamis (11/8).
“Dosen Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum dapat menjadi garda terdepan dalam menumbuhkan moderasi beragama yang dapat mencegah paham radikal, serta berperan memberi landasan ideologi, bekal ilmu pengetahuan yang lurus,” ucap Kiai Ma’ruf.
Kiai Ma’ruf berpesan kepada civitas academica pendidikan agama Islam agar dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan di era kemajuan teknologi. Ada lima aspek penting yang perlu diperhatikan.
“Pertama, tingkatkan kompetensi dan pengetahuan seluruh Dosen Pendidikan Islam sehingga pengajaran dan pendidikan agama Islam tidak tertinggal, makin berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman,” tuturnya.
Kedua, memanfaatkan jaringan komunikasi dengan generasi muda melalui peningkatkan kompetensi. “Tingkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi agar mampu memenuhi harapan kapabilitas komunikasi multimedia dengan generasi muda,” pesannya.
Selain itu, Ma’ruf meminta agar para dosen pendidikan agama Islam untuk membangun karakter kemandirian belajar bagi mahasiswa. “Ketiga, segera terapkan budaya kemandirian belajar dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam agar keunggulan ilmu dan peradaban Islam makin dikenal, berkembang, dan maju,” ucapnya.
Ma’ruf mengharapkan agar mahasiswa di perguruan tinggi dibekali dengan aktivitas tambahan yang bertujuan untuk menanamkan nilai moderasi beragama bagi pelajar.
“Keempat, para rektor di perguruan tinggi umum hendaknya melakukan tindakan-tindakan pro aktif untuk memperkuat moderasi beragama di kampus, misalnya dengan mengarahkan pengelolaan masjid kampus yang berorientasi pada moderasi beragama,” tambahnya.
Aspek terakhir, Ma’ruf berpesan untuk mengedepankan asas kolaborasi antar-perguruan tinggi dengan berbagai institusi dalam menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama.
“Kelima, perkuat kerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk kampanye moderasi beragama, serta kemajuan pendidikan nasional dan peradaban bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
