Pesta demokrasi berupa pemilihan umum akan segere digelar. Beberapa kalangan telah bersiap untuk melakukan aneka terobosan untuk memastikan bisa berkiprah di pesta rakyat tersebut.
Dan menjelang Pemilu 2024 itu, Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar mengingatkan semua pihak yang akan terlibat dalam pemilu nanti agar tidak membawa-bawa NU dalam politik praktis.
“Kita tidak ingin identitas-identitas NU nanti dibawa-bawa dalam cari suara, untuk mencari suara pilpres, pileg, atau apa saja lah. Nggak usah dibawa-bawa. Karena kita ingin menjadi pengayom dari seluruh warga bangsa kita ini,” kata Kiai Anwar, Sabtu (06/08/2022).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa NU saat ini tidak menjalankan politik praktis. Namun, politik NU adalah politik kenegaraan untuk menyelamatkan negeri ini.
“Politik NU adalah politik menyelamatkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kepentingan besar NU,” tegasnya di pengajian umum haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat.
Kiai Anwar juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mampu menjaga persatuan Indonesia. Sebagai wujud menjaga persatuan Indonesia, lanjut Kiai Anwar, PBNU saat ini telah memiliki tekad untuk menjadi rumah bagi semua kalangan.
“PBNU sudah mencanangkan tekad besar bahwa NU harus menjadi rumah yang mengayomi seluruh warganya dari latar belakang politik atau kepentingan apa pun,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur itu.
Sebelumnya, terkait dengan dinamika pemilu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada acara Forum Pemred, Jumat (5/8/2022) di Jakarta juga meminta para kontestan Pemilu 2024 untuk tidak menggunakan politik identitas. Termasuk tidak membawa identitas NU pada pesta politik lima tahunan yang akan datang.
“Dalam kompetisi nanti jangan sampai ada cara-cara yang memperalat identitas sebagai senjata. Sebuntu apa pun para kontestan ini di dalam menonjolkan atau di dalam menghadapi kompetisi yang ada, kita mohon betul supaya jangan menggunakan identitas sebagai senjata. Apakah itu identitas etnik, identitas agama, termasuk identitas NU,” tegas Gus Yahya.
