Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ini mengatakan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya yakni muncul dilema dalam menentukan hal yang perlu dikembangkan lebih dulu.
“Yakni antara percepatan produksi kendaraan listrik atau ketersediaan fasilitas penunjangnya, seperti stasiun pengisian baterai,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Sabtu (16/07/2022). “Kalau kendaraannya dibangun masif tapi charging station-nya belum ada, ini jadi masalah. Charging station dibangun tapi pertumbuhan mobil listrik belum tumbuh dengan baik juga jadi masalah, tidak ada yang mau investasi,” jelas dia.
Moeldoko mengibaratkan kondisi ini seperti menentukan lebih dulu mana antara ayam atau telur, sehingga saat ini semuanya masih saling menunggu. Untuk mengurai persoalan tersebut, kata Moeldoko, perlu ada intervensi dari pemerintah, yakni dengan melakukan transisi dan konversi penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
“Ini sudah mulai diuji coba di Kementerian Perhubungan. Nantinya hal yang sama akan dilakukan di kementerian/lembaga lainnya,” katanya.
Selain itu, ada persoalan lain dalam pengembangan kendaraan listrik, yakni masih adanya anggapan harga mobil listrik mahal. Oleh karenanya, Moeldoko menyebutkan, butuh komitmen perbankan dan korporasi untuk mendukung pembiayaan kepada industri dan konsumen kendaraan listrik, misalnya dengan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Dia menambahkan, perbankan dan korporasi sebagai pemain besar di sektor keuangan memegang peranan penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
“Keduanya, harus memiliki kesadaran yang sama dan bersinergi untuk melakukan pembiayaan terhadap industri dan konsumen kendaraan listrik di Indonesia,” tutur Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang penggunaan mobil listrik yang diprioritaskan bagi TNI dan Polri. Saat ini inpres tersebut masih dalam proses dan diharapkan tahun ini dapat diselesaikan.
“Saat ini inpres sedang disusun. Di dalam inpres ini dinyatakan bahwa itu (TNI dan Polri) menjadi zona yang menjadi prioritas pertama dalam mengoperasionalkan mobil listrik,” tegas dia. (Ful)
