Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Yusuf Kalla menegaskan DMI merupakan organisasi milik umat tanpa membedakan golongan maupun aspirasi politik. Penegasan JK itu diungkapkan saat menanggapi pertanyaan peserta rapat pimpinan nasional (Rapimnas) DMI pada Senin, 27 Juni 2022 di kantor pusat DMI di Jakarta.
“Situasi politik praktis saat ini mulai terasa hangat, terutama kaitannya dengan pilpres. Beberapa pengurus DMI diberbagai tingkatan secara pribadi masuk dalam aktivitas politik praktis, namun tidak akan menggunakan DMI sebagai kendaraan politik, karena di dalam kepengurusan terdapat personalia yang berbeda-beda aspirasi politiknya,” ujarnya.
Dijelaskan, dengan melihat jika sejumlah orang saat melaksanakan ibadah shalat di masjid, mereka melepas semua atribut politiknya, demikian juga dalam DMI.
Dalam Rapimnas yang dihadiri para Ketua PWDMI provinsi se Indonesia ini, Yusuf Kalla merasa bersyukur dengan kiprah pengurus DMI yang terus berjuang untuk mensejahterakan umat melalui masjid. Maka sangat tepat dengan tema Rapimnas kali ini dengan “Membangun Kemandirian untuk Kemakmuran Masjid”.
“Namun demikian, untuk menuju masjid paripurna, DMI masih harus berjuang keras agar keberadaan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyelenggarakan DMI Award pada peringatan Milad DMI ke 50, yang sasaran utamanya yaitu terhimpunnya data masjid yang akurat dan akuntabel,” terangnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum PPDMI Komjen Pol (Purn) H. Safrudin MSi mengaku nyaman dan bersyukur setelah pensiun dari Polri dapat mengabdikan diri kepada umat melalui DMI yang jelas programnya mengarah pada politik keumatan untuk mensejahterakan umat melalui masjid.
Menurutnya, berbeda dengan politik praktis yang dibenaknya hanya ada siapa calon presidennya, bagaimana memenangkan partai dengan melibatkan masyarakat.
