Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyebut bahwa tak ada mafia minyak goreng. Menurutnya, yang ada ialah ketidaktepatan regulasi tata niaga. Pernyataan Gobel ini bertentangan dengan ucapan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang sebelumnya mengungkap adanya permainan mafia dalam kekisruhan minyak goreng beberapa waktu belalangan.
“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” katanya melalui siaran pers dikutip, Selasa (22/03/2022).
Menurut Gobel, langka dan mahalnya harga minyak di Indonesia disebabkan karena masalah pengaturan dalam tata niaga dan kepemimpinan, manajerial, serta pendekatan pengelolaan minyak goreng. Harus diakui bahwa para pembuat kebijakan membuat kesalahan dalam mengatur regulasi. Di saat bersamaan, pengusaha berusaha cari keuntungan.
“Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” ujarnya.
Gobel mengatakan, Kementerian Perdagangan seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Indonesia sebenarnya merupakan negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia.
Oleh karenanya, menurut Gobel, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu. “Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun, jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga (minyak) naik terus menyerah,” kata dia.
Lebih lanjut, Gobel mengatakan, Presiden Joko Widodo punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan.
Berangkat dari situ, para menteri mestinya bisa menerjemahkan visi-misi presiden menjadi program dan kebijakan.
“Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” tuturnya.
Untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, menurut Gobel, pemerintah bisa melibatkan pengusaha agar ikut bertanggung jawab. (Ful)
