Para kepala daerah hendaknya menjadikan krisis yang ada saat ini sebagai sarana untuk terus melakukan aneka terobosan. Hal tersebut penting agar masyarakat dapat merasakan kehadiran para pemimpin di tengah krisis yang melanda, termasuk kala pandemi Covid-19. Kebijakan yang tidak populer sekalipun perlu ditempuh demi memastikan layanan kepada warga dapat dilakukan dengan baik.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, para pemimpin hendaknya mampu mengubah tantangan dan kesulitan menjadi peluang-peluang baru, seperti yang terjadi selama dua tahun masa pandemi Covid-19. Menurutnya, di tengah situasi krisis seperti pandemi ini, seorang pemimpin mesti mengambil kebijakan yang tidak populer agar masyarakat dapat melewati masa sulit.
“Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan, terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil, demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini,” kata dia dalam acara ‘Berita Satu Public Leader Awards 2022’, Jumat (18/03/2022).
Oleh karena itu, dirinya mengatakan, pemimpin-pemimpin di daerah kini semakin ditantang untuk mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan. Kemudian, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi, serta mengoptimalkan sumber daya daerah agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat.
“Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden RI ini juga berpesan agar para pemimpin di daerah dapat memanfaatkan momenutm kebangkitan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024. Untuk itu, dirinya mendorong adanya transofrmasi digital karena kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ia menyebutkan, digitalisasi akan membuat pelayanan publik lebih baik karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik didukung oleh data dan evidence yang kuat sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi. (Ful)
