Secara khusus, Menteri Ketenagakerjaan RI ini mengajak Ikatan pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk berkolaborasi. Hal tersebut demi meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia.
Penegasan disampaikannya karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menyebutkan sebanyak 55 persen dari penduduk yang bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. Untuk itu, Ida Fauziyah meminta semua pihak termasuk IPPNU turut berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas SDM di era digital.
“Saya harap IPPNU sebagai organisasi pelajar putri juga memiliki concern yang sama untuk terus memajukan kualitas SDM di era digital. Ini karena Indonesia masih memiliki tantangan besar di bidang kualitas SDM,” kata Ida Fauziah dalam keterangan tertulis, Senin (07/03/2022).
Lebih lanjut Ida mengulas data BPS yang menggambarkan kualitas sebagian besar pekerja Indonesia masih relatif rendah. Imbasnya tentu bisa mempengaruhi produktivitas dan daya saing angkatan kerja Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperuntukkan untuk pekerja laki-laki saja. Namun pekerja perempuan harus melakukan hal serupa agar mampu bersaing.
“Data menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) lebih besar dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah (SMA dan SMK), persentase perempuan justru lebih rendah dibandingkan laki-laki,” kata Ida.
Dari total 55,5 juta angkatan kerja perempuan, sekitar 16,34 % memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan dari total 84,3 juta angkatan kerja laki-laki, hanya 10,81% yang memiliki pendidikan tinggi. Menurutnya, haltersebut mengindikasikan bekal pendidikan tinggi mampu mendorong perempuan usia kerja untuk masuk pasar kerja.
“Artinya pendidikan berperan penting sebagai pembuka pintu perempuan untuk mampu berdaya dan berkarya terutama di era digital ini,” jelasnya.
Ia menekankan, SDM Indonesia juga harus mampu memiliki kemampuan dalam bidang digital agar tidak kalah bersaing dan tertinggal.
“Ketertinggalan itu mulai dari masih terbatasnya masyarakat dengan skill digital yang mumpuni, hingga masih banyaknya pendidikan yang tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja saat ini,” tutupnya.
