Para bupati yang gagal menurunkan angka stunting di wilayahnya, diancam akan dipukul oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungitilu Laiskodat.
“Jadi buat para bupati mohon maaf, jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul,” kata Viktor dalam sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia di Kupang, Jumat (04/03/2022).
Menurutnya, sanksi tersebut sebelumnya telah dibicarakan dengan Presiden Jokowi. “Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul,” katanya. “Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu,” ujar dia.
Selain itu, Viktor juga akan mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Data Alokasi Khusus (DAK) bagi kabupaten yang memiliki angka stunting tinggi. Baca juga: Angka Stunting di NTT Tinggi, 15 Kabupaten Masuk Kategori Merah Malu NTT dikenal memiliki angka stunting tinggi. Ia pun mengungkapkan dirinya malu lantaran NTT dikenal dengan kemiskinan dan angka stunting yang tinggi. Sehingga dia meminta para pihak bekerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pengentasan kemiskinan.
Gubernur NTT tidak mau ada kepala daerah yang hanya duduk di kantor. Dia menginginkan pemimpin turun ke desa-desa untuk memonitor langsung stunting di wilayahnya.
“Mulai hari ini, saya perintahkan kepada semua jajaran saya dan kepada seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting,” kata dia.
“Data tentang keluarga yang by name by address milik BKKBN sangat memudahkan kita untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting,” sambung Viktor.
Angka stunting di NTT masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. (Ful)
