Beragam usulan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 mengundang polemik. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak terkait usulan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. Dia menjelaskan semua pihak sejatinya diperbolehkan mengutarakan pendapatnya terkait hal tersebut.
Meski begitu, Jaleswari menyebut Jokowi masih memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, Jokowi akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Siapa pun silakan saja berpendapat. Namun presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu kepada konstitusi dan UU yang berlaku,” katanya kepada wartawan, Ahad (27/02/2022).
Sebelumnya, Jaleswari sudah menyampaikan terkait sikap Jokowi terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini dia sampaikan dalam menanggapi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan Presiden Jokowi menolak perpanjangan periode masa jabatannya. Jokowi, kata dia, berharap agar aturan yang ada tetap dijaga bersama.
“Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa tidak berminat menjadi Presiden tiga periode. Presiden patuh pada Konstitusi yang mengamanatkan bahwa seorang Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, paling banyak satu kali masa jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UUD 1945. Presiden berharap ketentuan tersebut harus dijaga bersama-sama,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (11/01/2022).
“Apa yang telah diatur dalam UUD 1945 dan penegasan Presiden Jokowi cukup menjadi navigasi demokrasi bahwa pemilu tetap digelar secara periodik sesuai amanat konstitusi,” lanjutnya.
Berdasarkan catatan, setidaknya ada tiga ketua umum partai politik di koalisi Jokowi yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden. Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) tegas setuju Pemilu 2024 ditunda, sedangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto masih belum jelas bersikap. (Ful)
