Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mempertimbangkan usul pemerintah dan sejumlah anggota Komisi II DPR untuk mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024.
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, tidak ada ketentuan soal durasi masa kampanye dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ia mengungkapkan, undang-undang hanya mengatur masa kampanye dimulai tiga hari sejak penatapan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara.
“Terkait dengan usulan untuk memperpendek masa kampanye Pemilu 2024, sebagaimana usulan beberapa anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang lalu, KPU tentu akan mempertimbangkan dengan saksama,” ujar Pramono dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/01/2022).
Namun, menurut Pramono, rancangan masa kampanye selama 120 hari yang dibuat KPU untuk Pemilu 2024 sebetulnya sudah jauh berkurang dari pemilu sebelumnya. Dia mengatakan, pada 2019, masa kampanye berlangsung selama 6 bulan 3 minggu. Bahkan pada 2014, masa kampanye berlangsung selama 15 bulan.
Ia pun menuturkan, masa kampanye sangat bergantung pada dua hal. Pertama, sengketa TUN pemilu, jika ada peserta pemilu atau caleg yang mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu dan PTUN. “Sengketa tersebut baru bisa diajukan setelah penetapan DCT. Soal sengketa, kewenangannya berada di Bawaslu dan lingkungan peradilan TUN,” ujar Pramono.
Kedua, lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Pramono mengatakan, surat suara dapat diproduksi setelah penetapan DCT dan tuntas sengketa TUN pascapenetapan DCT.
Sebab, surat suara harus memuat nama, tanda gambar atau foto, dan nomor urut peserta pemilu dan para caleg. Menurut Pramono, dari simulasi yang dilakukan KPU berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang dibutuhkan untuk sengketa dan logistik minimal 164 hari. Kemudian, sengketa butuh 38 hari dan logistik butuh 126 hari.
“Jadi rancangan 120 hari dalam draf PKPU Tahapan itu sudah mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa serta lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu,” ucapnya. (Ful)
